• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

• Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

• Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

• Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

• Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi

• Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

• Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

• Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

• Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA

• Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

• Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007 Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan

• Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010 Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

• Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 Guru

• PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 48 TAHUN 2008 PENDANAAN PENDIDIKAN
• 1. Batang Tubuh
• 2. Penjelasan

• Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2011 • Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan

• Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2011 • Pembinaan Pendampingan Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi

• Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010 • Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

• Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2017 • Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 • Standar Nasional Pendidikan

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2020 • Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2020 • Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022 • Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 • Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 • Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2021 • Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2023 • Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2024 • Penyelenggaraan Keolahragaan

• Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2014 • Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga

• Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2014 • Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan

• Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 44 Tahun 2014 • Pemberian Penghargaan Olahraga

• Peraturan Presiden (PERPRES) No. 50 Tahun 2016 • Pemberian Penghargaan Kepariwisataan

• Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2017 • Penguatan Pendidikan Karakter

• Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

• Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2018 • Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan

• Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2019 • Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia

• Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2021 • Desain Besar Olahraga Nasional

• PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 114 TAHUN 2022 • STRATEGI KEBUDAYAAN
• 1. Batang Tubuh Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 114 Tahun 2022 . Strategi Kebudayaan
• 2. Lampiran Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 114 Tahun 2022 • Strategi Kebudayaan

• Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2023 • Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu

• Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2024 • Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024 - 2045

• Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 1983 • Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan

• Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983

• Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 46 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1986 Tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan

• Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 67 Tahun 1985 • Hari Olahraga Nasional

• Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 78 Tahun 1994 • Hari Guru Nasional

• Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84 Tahun 1999 • Pemanfaatan Seni Dan Budaya

• Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka

• Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104 Tahun 2004 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka

• Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 72 Tahun 2001 • Komite Olahraga Nasional Indonesia

• Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 19 Tahun 2023 • Hari Kebaya Nasional

• BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
• 1. Peraturan Menteri Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil
• 2. Peraturan Menteri Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 Tentang Sadar Wisata
• 3. Peraturan Menteri Nomor PM.34/HM.001/MKP/2008 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
• 4. Peraturan Menteri Nomor PM.18/UM.001/MKP/2009 Tentang Pedoman Penggunaan Jasa dan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
• 5. Peraturan Menteri Nomor PM.19/UM.101/MKP/2009 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
• 6. Peraturan Menteri Nomor PM.47/UM.001/MKP/2009 Tentang Pedoman Pemetaan Sejarah
• 7. Peraturan Menteri Nomor PM.46/UM.001/MKP/2009 Tentang Pedoman Penulisan Sejarah Lokal
• 8. Peraturan Menteri Nomor PM.30/HK.201/MKP/2010 Tentang Pedoman Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata
• 9. Peraturan Menteri Nomor PM.26/PW.007/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata
• 10. Peraturan Menteri Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata
• 11. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
• 12. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan
• 13. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata
• 14. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata
• 15. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata
• 16. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata
• 17. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata
• 18. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan
• 19. Peraturan Menteri Nomor 16 TAHUN 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Kredit Usaha Rakyat Sektor Pariwisata
• 20. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
• 21. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
• 22. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
• 23. Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
• 24. Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• 25. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif
• 26. Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan d
• 27. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Hotel
• 28. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
• 29. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Melalui Penyesuaian/Inpassing
• 30. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional
• 31. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

• BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
• 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 • Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia
• 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 • Asesmen Nasional
• 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 • Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
• 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 • Pendidikan Guru Penggerak
• 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak
• 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak
• 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 • Berlaku mulai 2 tahun yang lalu Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
• 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2022 • Penyelenggaraan Pendidikan Profesi dan Uji Kompetensi Pekerja Sosial
• 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 • Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Pendidikan
• 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 • Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
• 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2022 • Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
• 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
• 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satu
• 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
• 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
• 16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2023 • Penyusunan, Penyediaan dan Pendistribuhsian dan Penggunaan Buku Pendidikan
• 17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 • Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
• 18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 • Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya
• 19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 • Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tingg
• 20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 • Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
• 21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 • Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah
• 22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 • Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah
• 23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2024 • yang lalu Kesesuaian Bidang Tugas, Mata Pelajaran, dan Kelompok Mata Pelajaran dengan Sertifikat Pendidik
• 24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 • Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
• 25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2024 • Sistem Zonasi Cagar Budaya
• 26. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 • Pendidikan Profesi Guru
• 27. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 • Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah
• 28. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2024 • Penggunaan Anggaran Pendidikan
• 29. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
• 30. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 67 Tahun 2024 • Fasilitasi terhadap Organisasi Profesi Guru
• 31. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 66 Tahun 2024 • Pembinaan Pelaku Perbukuan
• 32. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 • Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
• 33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2015 • Pedoman Stimulasi Kognitif Pada Anak Berbasis Kecerdasan Majemuk
• 34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2016 • Pedoman Optimasi Fungsi Otak pada Pembelajaran Anak Usia Sekolah di Tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
• 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah

• BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
• 1. PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0059 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA
• 2. PERMENPORA NOMOR 0617 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI ORGANISASI KEPEMUDAAN
• 3. PERMENPORA NOMOR 619 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA
• 4. PERMENPORA NOMOR 645 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN
• 5. PERMENPORA NOMOR 825 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELATIHAN KARAKTER, PANCASILA, DAN KONSTITUSI BAGI PEMUDA
• 6. PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1684 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN PEMBINA OLAHRAGA TENAGA KEOLAHRAGAAN DAN ORGANISASI OLAHRAGA
• 7. PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 805 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM EMPAT KONSENSUS DASAR BERBANGSA DAN BERNEGARA
• 8. PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 806 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESADARAN BELA NEGARA
• 9. PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0944 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
• 10. PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SENTRA PEMBERDAYAAN PEMUDA
• 11. PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN KURIKULUM PELATIHAN TENAGA KEPEMUDAAN NONFORMAL
• 12. PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA
• 13. PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN
• 14. PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI UNGGULAN DAERAH
• 15. PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG STRATEGI, CAPAIAN, DAN KURIKULUM SENTRA PEMBERDAYAAN PEMUDA
• 16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kegiatan Kirab Pemuda
• 17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga
• 18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Prasarana dan Sarana Stadion dan Lapangan Sepak Bola
• 19. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pola Pembinaan Olahragawan Jangka Panjang
• 20. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda Di Daerah
• 21. PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI
• 22. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah
• 23. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
• 24. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah
• 25. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah
• 26. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi
• 27. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Parameter Tes Kondisi Fisik Olahragawan pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah dan Nasional

• PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

• PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

• PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

• PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH TAHUN 2017 - 2032

• PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

• PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045